Kejaksaan Agung memperluas penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian publik. Fokus terbaru tertuju pada pengadaan sepeda motor operasional yang dikaitkan dengan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk oknum anggota TNI aktif berinisial BU. BU diketahui menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan motor untuk mendukung operasional program.
Program MBG sendiri dirancang sebagai instrumen negara untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, dan memperkuat fondasi sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun besarnya anggaran yang mengiringi program ini membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Penyelidikan Kejaksaan Agung atas tata kelola MBG menyeret pimpinan BGN, oknum TNI aktif, serta perwira tinggi Polri ke dalam pusaran dugaan praktik korupsi yang dinilai publik mencederai makna pengabdian aparatur negara.
Dalam pengembangan perkara, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkap bahwa pengadaan sepeda motor—yang jumlahnya mencapai 21.801 unit—diduga melibatkan oknum TNI aktif. BU disebut berperan dalam pengaturan pengadaan, termasuk dugaan penggelembungan harga dan pengarahan pemilihan penyedia. Karena melibatkan prajurit aktif, penanganan terhadap BU dilakukan melalui jalur koneksitas dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, sementara Kejagung juga menetapkan satu tersangka baru berinisial LMI yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi BGN.
Di tengah bergeraknya proses hukum, perdebatan publik turut dipicu oleh beredarnya foto di media sosial yang diklaim menampilkan sosok BU, seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dari Korps Peralatan yang bertugas di BGN. Foto-foto tersebut dikaitkan langsung dengan kasus pengadaan motor listrik dalam program MBG. Keriuhan di dunia maya menambah tekanan transparansi terhadap institusi terkait, sementara masyarakat menanti kejelasan proses penyidikan dan keakuratan informasi di ruang publik. Bagi pemerintah, kredibilitas program MBG dan kepercayaan publik terhadap agenda perbaikan gizi nasional kini dipertaruhkan oleh cara penegak hukum menuntaskan perkara ini.
