Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengajukan penyesuaian besar-besaran pada skema bantuan perumahan bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk rumah rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit, seiring lonjakan biaya pembangunan rumah layak huni yang kini diperkirakan mencapai sekitar Rp120 juta per unit. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri mendorong agar penyaluran bantuan tersebut memanfaatkan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skema DSP dinilai lebih fleksibel dan dapat mempercepat pembangunan huntap, terutama untuk pola in situ dan eksitu mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB dan tersebar di banyak lokasi. Fleksibilitas ini dianggap krusial agar masyarakat terdampak dapat secepat mungkin menempati rumah permanen yang aman dan layak.

Satgas PRR sekaligus Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, tambahan bantuan Rp80 juta per unit itu akan difokuskan pada dua skema hunian tetap, yakni in situ dan eksitu mandiri. Untuk skema in situ, rumah akan dibangun kembali di lokasi semula apabila lahan dinilai masih aman dihuni. Sementara eksitu mandiri diperuntukkan bagi warga yang harus berpindah ke lokasi baru yang lebih aman, dengan pembangunan dilakukan secara mandiri oleh warga namun tetap didukung anggaran dan pengawasan BNPB. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan sekitar 16.000 unit huntap melalui dua skema ini, terdiri masing-masing 8.000 unit in situ dan 8.000 unit eksitu mandiri, dengan sekitar 14.500 unit di antaranya sudah diajukan dari pemerintah daerah secara bottom up.

Di luar dua skema itu, pemerintah juga menyiapkan pola eksitu kompleks komunal yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama instansi terkait. Dalam skema komunal, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan beserta akses pendukung, sementara pemerintah pusat membiayai pembangunan kawasan hunian. Rangkaian penyesuaian kebijakan ini dirancang bukan hanya untuk memastikan rumah penyintas kembali berdiri, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar warga dan meningkatkan kualitas bangunan dalam jangka panjang, sehingga pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.